RajaKomen
Tidak Adilnya Hukum Di Indonesia Di Soroti Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva

Tidak Adilnya Hukum Di Indonesia Di Soroti Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva

14 Des 2020
474x
Ditulis oleh : Writer

Ketidakadilan hukum yang berlaku dan seakan tajam ke golongan tertentu saat ini memang tengah menjadi perbincangan hangat di Indonesia, bagaimana tidak aparat saat ini seakan terlalu mengurusi masalah Ormas Islam yang menurut mereka akan mengancam kedaulatan negara.

Sedarurat itukah masalah Ormas Islam FPI, atau hanya ada rasa ketakutan dari para penguasa negeri ini sehingga kasus berkerumun saja yang dipidanakan hanya kerumunan penyambutan seorang Habib Rizieq Shihab yang memang bersebrangan dengan rezim saat ini.

Sampai Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva, pun ikut berkomentar mengenai kondisi hukum di Indonesia akhir-akhir ini. Tak dijelaskan terkait kasus apa pernyataan tersebut dilontarkan.

Namun kasus hukum yang belakangan menjadi sorotan yakni tewasnya 6 pengawal Habib Rizieq dan penahanan imam besar FPI itu dalam kasus kerumunan di Petamburan.

Hamdan menilai Indonesia yang merupakan negara hukum, semakin menunjukkan negara rule by law, bukan rule of law

"Rule by law, hukum digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Rule of law, hukum digunakan untuk keadilan, hormati HAM, dan perlakuan sama di depan hukum," ujar Hamdan dalam akun Twitternya, Minggu (13/12). 

Digunakannya hukum sebagai alat kekuasaan, kata Hamdan, membuat siapa pun pihak yang berbeda pendapat dijerat secara hukum. 

Ia mencontohkan, watak negara rule by law pernah terjadi ketika masa penjajahan. Ketika itu, lanjut Hamdan, Belanda menggunakan wetboek van strafrecht (kini KUHP) untuk menindak kaum pribumi dan pejuang. Namun tidak bagi warga Belanda.

"Atas nama hukum dengan mudah nyawa manusia dihabisi. Atas nama hukum siapa pun yang berbeda harus ditangkap. Atas nama hukum keadilan dan perlakuan sama diabaikan. Naudzubillah," ucap Ketua Umum Syarikat Islam itu.

Untuk itu, Hamdan mengajak seluruh pihak, khususnya aparat penegak hukum, agar menegakkan hukum dengan adil.

"Mari kita tegakkan hukum itu dengan wajah kemanusiaan yang sejati, hukum yang ramah, tidak seram, hukum yang adil, tidak memihak, hukum yang menyenangkan bagi semuanya, sesuai falsafah Pancasila yang kita pegang teguh bersama," kata Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI itu.

"Kita menaruh kepercayaan besar kepada semua penegakan hukum kita untuk menegakkan rule of law itu, tidak rule by law," tutupnya.        

Artikel Terkait
Baca Juga:
Statemen Kontroversi Pendeta Jozesph Paul Zhang

Statemen Kontroversi Pendeta Jozesph Paul Zhang

Fakta      

5 Mei 2021 | 471


Pendeta Jozeph Paul Zhang alias Shindy Paul Soerjomoeljono bebas melakukan penghinaan melalui akun youtubenya, setiap minggu dilakukan 2x, berbicara dengan pendukungnya, penghina agama ...

Pahami 5 Konsep Kecantikan Keliru dalam Masyarakat

Pahami 5 Konsep Kecantikan Keliru dalam Masyarakat

Kecantikan      

18 Mei 2020 | 649


Sering kita dengar bahwa konsep kecantikan seorang perempuan adalah perempuan yang putih, kurus atau langsing dan berambut panjang sebahu. Hal tersebut serasa terpatri dan menjadi tolok ...

Cara Baru Beriklan Dengan Aplikasi Soorvei

Cara Baru Beriklan Dengan Aplikasi Soorvei

Tips      

1 Okt 2020 | 446


Total belanja iklan nasional tahun 2018 mencapai 145T, sedangkan tahun 2019 mencapai 181T. Meskipun pada tahun 2020 belanja iklan dipastikan turun karena pandemic covid-19 menarik bahwa ...

Ingin Memiliki Rumah Bernuansa Villa? Percayakan Pada Emporio Architect

Ingin Memiliki Rumah Bernuansa Villa? Percayakan Pada Emporio Architect

Tips      

12 Agu 2021 | 937


Siapa bilang untuk bisa menikmati liburan harus selalu pergi ke luar rumah? Tidak juga kok! Karena faktanya, hanya dengan sedikit trip dekorasi ruang keluarga maka anda sudah bisa menikmati ...

Peran Pelindo III dalam Pengembangan Pariwisata di Indonesia

Peran Pelindo III dalam Pengembangan Pariwisata di Indonesia

Tips      

8 Mei 2019 | 1025


PT Pelabuhan Indonesia III atau Pelindo III adalah perusahaan yang berperan dalam mengelola serta membawahi 43 pelabuhan umum yang terdiri atas Cabang Utama, Kelas I, kelas II, Kelas II dan ...

Media Asing Sorot Rusuh Proyek Nasional Rempang, Ada Apa?

Media Asing Sorot Rusuh Proyek Nasional Rempang, Ada Apa?

Politik      

14 Sep 2023 | 16


Assalamu'alaikum Pak Menko, Prof DR. HM. Mahfud MD. Saya Hj. Azlaini Agus, SH. MH dari Riau, mohon izin menyampaikan berita duka sbb : Di Pulau Rempang ( Batam ) akan segera dibangun ...

Copyright © KopiMana.com 2018 - All rights reserved
Scroll Top