Januari lalu, gugatan terhadap Presiden Joko Widodo dengan klasifikasi perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan nomor 11/G/TF/2024/PTUN.JKT. Gugatan tersebut dilayangkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Pergerakan Advokat (Perekat) Nusantara.
Gugatan Terhadap Nepotisme
Petrus Selestinus sebagai perwakilan penggugat menyampaikan bahwa gugatan ini diajukan dikarenakan Presiden Jokowi dinilai telah melakukan nepotisme untuk membangun dinasti politik yang bertentangan dengan TAP MPR No.XI/1998, Undang-Undang (UU) dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.
Dikutip dari kompas.com, Petrus menyatakan bahwa reformasi yang telah dibangun selama 25 tahun telah dihancurkan oleh praktik nepotisme dalam dinasti politik Jokowi hanya dalam satu tahun terakhir – hal ini terlihat dari perilaku dan sikap presiden.
Menurutnya, hal ini merupakan pengkhianatan terhadap proses reformasi yang belum sepenuhnya terwujud setelah 25 tahun berlalu. Nepotisme tersebut tidak hanya mengendalikan struktur politik di lembaga eksekutif dan legislatif tetapi juga menguasai dan bahkan menekan lembaga yudikatif, termasuk Mahkamah Konstitusi (MK).
Semua tahu contohnya, yaitu ketika Ketua MK saat itu, Anwar Usman yang juga ipar Presiden Jokowi meloloskan Gibran yang notabene anak Jokowi. Petrus menyatakan bahwa hal ini menyebabkan MK kehilangan independensi dan kredibilitasnya sehingga merusak reputasi lembaga tersebut selama kepemimpinan Anwar Usman.
Wacana Pemakzulan yang Kencang
Petrus hanya mewakili rakyat Indonesia yang merasa tersakiti akibat praktik nepotisme Jokowi. Oleh karena itu, tak heran jika sekarang muncul narasi pemakzulan Jokowi. Isu ini mulai mencuat ketika mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, mengirim surat terbuka kepada DPR RI pada Juni 2023. Surat terbuka tersebut berisi saran untuk menggunakan hak angket sebagai langkah awal dalam memulai proses pemakzulan terhadap Presiden Jokowi.
Langkah ini diambil oleh Denny sebagai tindak lanjut terhadap pernyataan Jokowi yang menyatakan niat untuk campur tangan dalam konteks Pemilihan Presiden 2024. Menurutnya, campur tangan yang diinginkan oleh kepala negara merupakan pelanggaran konstitusi.
Lalu pada Oktober 2023, wacana ini kembali menguar. Mardani Ali Sera, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelundungkan opsi penurunan jabatan Presiden. Alasannya adalah bahwa Jokowi diduga mendukung putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wapres Prabowo Subianto. Menurut Mardani, jika hal tersebut terbukti benar, pemakzulan bisa menjadi opsi.
Terakhir, ide pemakzulan Jokowi bergulir lagi setelah sejumlah tokoh dan masyarakat sipil yang tergabung dalam Petisi 100 Penegak Daulat Rakyat mengunjungi Menkopolhukam Mahfud Md saat Mahfud masih menjabat. Mereka meminta Mahfud untuk memakzulkan Jokowi sebelum pemilu tahun ini diselenggarakan.
Sekitar 22 orang menghadiri pertemuan tersebut, antara lain Letnan Jenderal TNI Marsekal Purn Suharto, Marwan Batubara, dan Faizal Assegaf. Tuntutan ini muncul sebab adanya dugaan pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Jokowi, termasuk nepotisme di Mahkamah Konstitusi (MK) dan intervensi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hari-hari terakhir ini, ramai aksi mahasiswa menggaungkan wacana pemakzulan Jokowi. Ratusan mahasiswa yang berasal dari berbagai kampus bergabung di Tugu Reformasi 12 Mei, depan Universitas Trisakti dalam rangka bentuk protes terhadap pemerintahan Joko Widodo pada hari Rabu (7/2). Para mahasiswa ini juga menyerukan pemboikotan terhadap partai politik yang tak mau mendukung pemakzulan Jokowi.
Selain itu, sejumlah mahasiswa di Bandung mengibarkan bendera merah-putih setengah tiang dan membakar ban untuk menyatakan sikap protes mereka. Massa ini menuntut presiden untuk diadili di tengah runtuhnya semangat demokrasi. Aksi dilangsungkan karena para demonstran mengaku muak dan menyatakan ketidakpercayaan mereka terhadap kepemimpinan Joko Widodo.
Mempertahankan Semangat Reformasi
Kita semua tentunya masih ingat maksud reformasi tahun 1998. Maksud dari reformasi adalah untuk menciptakan perubahan positif yang signifikan dalam suatu sistem atau lembaga yang dianggap memerlukan perbaikan. Reformasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat secara umum.
Kita pun sama-sama tahu bahwa salah satu tujuan reformasi adalah memperbaiki sistem hukum dan keamanan. Reformasi hukum bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap keadilan, memperkuat aturan hukum, dan memastikan perlindungan hak asasi manusia.
Dihubungkan dengan atmosfer pemilu yang sedang kita rasakan, pantaskah kita mendukung pasangan calon presiden dan cawapres yang dalam proses penobatannya jelas-jelas ada nepotisme dan upaya manipulatif yang mengkhianati hukum?
Dalam Pasal 1 UU Pemilu disebutkan bahwa, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Sangat jelas bahwa penyelenggaraan pemilu di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebagai rakyat, bagaimana sebaiknya kita menyikapi kecurangan yang jelas-jelas terjadi di depan mata dan dilakukan tanpa malu-malu serta tanpa rasa bersalah?
Telah 25 tahun kita mengupayakan reformasi lalu mendukung paslon yang jelas-jelas nepotisme? Rugi dong!
Harus ada yang Bertanggung Jawab, Ketika Demokrasi dan Reformasi Mulai Rusak
12 Feb 2024 | 257
Reformasi dalam konteks demokrasi merujuk pada serangkaian upaya atau perubahan yang dilakukan untuk meningkatkan atau memperbaiki sistem demokrasi suatu negara. Reformasi demokrasi dapat ...
Desain Emporio Architect Berestetika Tinggi Namun Harga Terjangkau
8 Jul 2022 | 515
Membangun rumah bukanlah hal sederhana. Ada banyak sekali hal yang harus diperhatikan. Mulai dari ukuran, arah hadap setiap ruangan, pondasi, hingga materialnya. Inilah sebabnya membangun ...
Kasus Korupsi Pejabat yang Tidak Diproses KPK di Jaman Jokowi
28 Jan 2024 | 265
Korupsi merupakan salah satu masalah serius di Indonesia yang telah merugikan negara dan rakyatnya. Para pejabat yang seharusnya menjadi teladan dan bertanggung jawab atas kesejahteraan ...
Ekstrakurikuler Memanah di Boarding School Al Masoem Bandung: Mengasah Kemampuan Siswa di Luar Kelas
17 Mei 2024 | 14
Boarding school atau sekolah berasrama memang dikenal sebagai lingkungan pendidikan yang menawarkan pengalaman belajar yang intensif dan menyeluruh. Salah satu boarding school terkemuka di ...
Hukum Cosplay dalam Kacamata Islam
27 Nov 2023 | 249
Cosplay menjadi salah satu hal yang ramai dilakukan beberapa presenter kita di televisi. Kegiatan ini memang menarik beberapa pihak terutama kaum yang disebut dengan WIBU atau otaku, tapi ...