Pada Jumat (25/1/2024), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan bahwa program bantuan sosial (bansos) akan dibagikan antara bulan Januari-Juni 2024. Ini sama saja dengan waktu pencoblosan pilpres (pemilihan presiden) pada bulan 14 Februari dan 26 Juni 2024. Jokowi menargetkan 18,8 juta orang sebagai penerima bansos dengan anggaran mencapai Rp 11,25 triliun. Keputusan ini menuai kontroversi di tengah publik, yang mengaitkannya dengan kepentingan politik Jokowi.
Pembagian bansos dengan disesuaikan waktu pencoblosan pilpres menimbulkan keraguan akan netralitas program tersebut. Banyak pihak yang menyatakan keraguan terhadap alasan pelaksanaan program bansos tersebut.
Dalam konteks ini, para kritikus menuding bahwa Jokowi memanfaatkan moment pencoblosan pilpres untuk meraup dukungan politik. Keputusan tersebut dinilai sebagai bagian dari strategi politik untuk memperkuat posisinya dan partainya dalam perebutan kekuasaan. Dengan memanfaatkan program bansos, Jokowi dianggap berusaha mempengaruhi opini publik dan meningkatkan popularitasnya di tengah masyarakat. Rakyat dan mahasiswa mulai muak dengan strategi licik Jokowi dalam mempertahankan kekuasaan.
Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) juga tidak mempunyai kewenangan apapun, seperti impoten jika berhadapan dengan kecurangan dari paslon 02. Bawaslu sebenarnya bisa dan mampu menegur presiden jika melakukan kecurangan dalam kampanye, apalagi menggunakan uang rakyat.
Selain itu, program bansos yang disesuaikan dengan waktu pencoblosan pilpres juga menimbulkan kekhawatiran akan adanya kecenderungan politisasi dalam penyaluran bantuan sosial. Hal ini dapat mengundang spekulasi bahwa keputusan tersebut bertujuan untuk mempengaruhi pilihan politik masyarakat penerima bansos. Dikhawatirkan bahwa penyaluran bansos yang terkesan dipolitisasi ini dapat mengganggu prinsip netralitas dan keadilan dalam penyelenggaraan pilpres.
Terkait hal ini, publik juga mulai memperhatikan dinamika politik dalam pemerintahan terkait rencana kelanjutan kekuasaan Jokowi. Banyak rakyat yang menerima bansos tetapi dalam pilihan pilpresnya tidak ingin kekuasaan Jokowi berlanjut.
Dunia internasional sudah mengamati sejak adanya perumahan di MK (Mahakamah Konstitusi), yang meloloskan anaknya presiden untuk ikut konstentasi pilpres. Jurnalis luar negeri memberi julukan "Baby Nepo", yang artinya anak nepotisme. Hal ini membuat Indonesia jelek dimata luar negeri.
Langkah tersebut dianggap sebagai upaya Jokowi untuk mengamankan kekuasaan dan memastikan kelangsungan kebijakan-kebijakan yang telah dicanangkan selama kepemimpinannya.
Dalam konteks ini, banyak pihak menunjukkan kekhawatiran akan penunjukan Gibran sebagai calon Wakil Presiden di samping Prabowo Subianto, sebagai contoh nyata dari praktik politik yang menjurus kepada nepotisme. Hal ini menimbulkan pertanyaan akan kesetiaan Jokowi terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan, serta kredibilitasnya sebagai pemimpin tanpa adanya praktik nepotisme.
Terlepas dari kontroversi dan spekulasi yang berkembang di sekitar langkah-langkah Jokowi terkait dengan pembagian bansos dan rencana penempatan Gibran sebagai cawapres Prabowo, penting bagi publik untuk tetap mengawal dan mengkritisi setiap kebijakan yang diambil pemerintah. Membangun kesadaran politik dan menekankan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan harus tetap menjadi fokus utama dalam membangun masa depan bangsa yang lebih baik.
Sebagai warga negara, partisipasi dalam pengawasan kebijakan pemerintah dan proses politik sangatlah penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan politik semata.
Jasa Ekspedisi Shipper Mendukung Pertumbuhan Bisnis Anda
15 Mei 2021 | 1016
Dengan semakin berkembangnya bisnis online di Indonesia membuat perusahaan jasa ekspedisi pengiriman mengalami lonjakan yang signifikan setiap harinya. Tentunya hal tersebut mmebuat jasa ...
Berkat Partindo Abadi Penyedia Ban Alat Berat Berkualitas dan Terpercaya
20 Sep 2019 | 1496
Loader adalah salah satu alat yang umum dipakai dalam proyek konstruksi untuk pekerjaan pemuatan material hasil penggalian ke dalam truk atau membuat timbunan material. Dan jarak tempuh ...
Media Asing Sorot Rusuh Proyek Nasional Rempang, Ada Apa?
14 Sep 2023 | 228
Assalamu'alaikum Pak Menko, Prof DR. HM. Mahfud MD. Saya Hj. Azlaini Agus, SH. MH dari Riau, mohon izin menyampaikan berita duka sbb : Di Pulau Rempang ( Batam ) akan segera dibangun ...
Jokowi Diduga Membajak Demokrasi Indonesia dalam Rangka Dinasti Politik
29 Jan 2024 | 169
Presiden Joko Widodo, atau yang akrab disapa Jokowi, telah menjadi sorotan publik akhir-akhir ini terkait dugaan pembajakan demokrasi Indonesia dalam rangka menciptakan dinasti politik. Hal ...
Ternyata, Ada 5 Nilai Kehidupan yang Bisa Dipetik dari Serial Kartun Doraemon
24 Feb 2020 | 845
kopimana.com - Doraemon merupakan sebuah film kartun yang popular di tahun 2000-an namun sampai sekarang film kartun ini masih eksis dan bisa diterima oleh kalangan pecinta ...
Alasan Emporio Architect Bagus Bagi Anda yang Membutuhkan Desain Rumah Secara Online
15 Mei 2022 | 397
Memanfaatkan jasa arsitek dan desain online dapat membantu Anda mewujudkan rumah impian seperti yang diinginkan, salah astunya adalah Emporio Architect. Sebagai jasa arsitek dan desain yang ...