RajaKomen
Strategi Licik Jokowi: Pembagian Bansos Disesuaikan dengan Waktu Pilpres

Strategi Licik Jokowi: Pembagian Bansos Disesuaikan dengan Waktu Pilpres

1 Feb 2024
190x
Ditulis oleh : Admin

 

Pada Jumat (25/1/2024), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan bahwa program bantuan sosial (bansos) akan dibagikan antara bulan Januari-Juni 2024. Ini sama saja dengan waktu pencoblosan pilpres (pemilihan presiden) pada bulan 14 Februari dan 26 Juni 2024. Jokowi menargetkan 18,8 juta orang sebagai penerima bansos dengan anggaran mencapai Rp 11,25 triliun. Keputusan ini menuai kontroversi di tengah publik, yang mengaitkannya dengan kepentingan politik Jokowi.

Pembagian bansos dengan disesuaikan waktu pencoblosan pilpres menimbulkan keraguan akan netralitas program tersebut. Banyak pihak yang menyatakan keraguan terhadap alasan pelaksanaan program bansos tersebut. 

Dalam konteks ini, para kritikus menuding bahwa Jokowi memanfaatkan moment pencoblosan pilpres untuk meraup dukungan politik. Keputusan tersebut dinilai sebagai bagian dari strategi politik untuk memperkuat posisinya dan partainya dalam perebutan kekuasaan. Dengan memanfaatkan program bansos, Jokowi dianggap berusaha mempengaruhi opini publik dan meningkatkan popularitasnya di tengah masyarakat. Rakyat dan mahasiswa mulai muak dengan strategi licik Jokowi dalam mempertahankan kekuasaan.

Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) juga tidak mempunyai kewenangan apapun, seperti impoten jika berhadapan dengan kecurangan dari paslon 02. Bawaslu sebenarnya bisa dan mampu menegur presiden jika melakukan kecurangan dalam kampanye, apalagi menggunakan uang rakyat.

Selain itu, program bansos yang disesuaikan dengan waktu pencoblosan pilpres juga menimbulkan kekhawatiran akan adanya kecenderungan politisasi dalam penyaluran bantuan sosial. Hal ini dapat mengundang spekulasi bahwa keputusan tersebut bertujuan untuk mempengaruhi pilihan politik masyarakat penerima bansos. Dikhawatirkan bahwa penyaluran bansos yang terkesan dipolitisasi ini dapat mengganggu prinsip netralitas dan keadilan dalam penyelenggaraan pilpres.

Terkait hal ini, publik juga mulai memperhatikan dinamika politik dalam pemerintahan terkait rencana kelanjutan kekuasaan Jokowi. Banyak rakyat yang menerima bansos tetapi dalam pilihan pilpresnya tidak ingin kekuasaan Jokowi berlanjut.

Dunia internasional sudah mengamati sejak adanya perumahan di MK (Mahakamah Konstitusi), yang meloloskan anaknya presiden untuk ikut konstentasi pilpres. Jurnalis luar negeri memberi julukan "Baby Nepo", yang artinya anak nepotisme. Hal ini membuat Indonesia jelek dimata luar negeri.

Langkah tersebut dianggap sebagai upaya Jokowi untuk mengamankan kekuasaan dan memastikan kelangsungan kebijakan-kebijakan yang telah dicanangkan selama kepemimpinannya. 

Dalam konteks ini, banyak pihak menunjukkan kekhawatiran akan penunjukan Gibran sebagai calon Wakil Presiden di samping Prabowo Subianto, sebagai contoh nyata dari praktik politik yang menjurus kepada nepotisme. Hal ini menimbulkan pertanyaan akan kesetiaan Jokowi terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan, serta kredibilitasnya sebagai pemimpin tanpa adanya praktik nepotisme.

Terlepas dari kontroversi dan spekulasi yang berkembang di sekitar langkah-langkah Jokowi terkait dengan pembagian bansos dan rencana penempatan Gibran sebagai cawapres Prabowo, penting bagi publik untuk tetap mengawal dan mengkritisi setiap kebijakan yang diambil pemerintah. Membangun kesadaran politik dan menekankan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan harus tetap menjadi fokus utama dalam membangun masa depan bangsa yang lebih baik.

Sebagai warga negara, partisipasi dalam pengawasan kebijakan pemerintah dan proses politik sangatlah penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan politik semata.

Artikel Terkait
Baca Juga:
Jokowi Diduga Membajak Demokrasi Indonesia dalam Rangka Dinasti Politik

Jokowi Diduga Membajak Demokrasi Indonesia dalam Rangka Dinasti Politik

Politik      

29 Jan 2024 | 191


Presiden Joko Widodo, atau yang akrab disapa Jokowi, telah menjadi sorotan publik akhir-akhir ini terkait dugaan pembajakan demokrasi Indonesia dalam rangka menciptakan dinasti politik. Hal ...

25 Tahun Sudah Era Reformasi, Tapi Dukung Paslon Hasil Nepotisme? Rugi Dong!

25 Tahun Sudah Era Reformasi, Tapi Dukung Paslon Hasil Nepotisme? Rugi Dong!

Politik      

10 Feb 2024 | 204


Januari lalu, gugatan terhadap Presiden Joko Widodo dengan klasifikasi perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan ...

Tips Agar Kulit Tubuh Putih dan Cerah

Tips Agar Kulit Tubuh Putih dan Cerah

Kecantikan      

27 Maret 2019 | 1112


Memiliki kulit putih bersih dan mulus adalah dambaan setiap wanita.Karena bukan tanpa alasan, memiliki kulit yang cerah, kenyal serta bening bercahaya menunjukkan jenis kulit yang sehat ...

Peran Pelindo III dalam Pengembangan Pariwisata di Indonesia

Peran Pelindo III dalam Pengembangan Pariwisata di Indonesia

Tips      

8 Mei 2019 | 1230


PT Pelabuhan Indonesia III atau Pelindo III adalah perusahaan yang berperan dalam mengelola serta membawahi 43 pelabuhan umum yang terdiri atas Cabang Utama, Kelas I, kelas II, Kelas II dan ...

Dwi Larso Calon Kuat Rektor ITB 2020-2025

Dwi Larso Calon Kuat Rektor ITB 2020-2025

Tips      

3 Okt 2019 | 1086


Institur Teknologi Bandung atau ITB beberapa hari lagi akan mengumumkan 10 calon Rektor yang rencananya akan diumumkan pada tanggal 10 Oktober 2019 dari 30 nomine yang mengikuti proses ...

Sudah Tahu? Ini 5 Fakta mengenai Petai

Sudah Tahu? Ini 5 Fakta mengenai Petai

Fakta      

30 Maret 2020 | 951


Fakta Petai atau Pete - Pete atau petai merupakan salah satu makanan yang paling digemari oleh masyarakat Indonesia. Pete yang memiliki nama lain Parkia speciosa ini masuk ke ...

Copyright © KopiMana.com 2018 - All rights reserved
Scroll Top